Pengertian Komunikasi
Komunikasi Politik
adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan
pengaruh atas penyebaran atau penggunaan power di dalam masyarakat yang di
dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi, yaitu : (a) Elite Communication,
(b) Hegemonic Communication, (c) Petitionary Communication, dan (d)
Associational Communication. (INT’L ENCYL OF Communication, 1989)
Mueller (1973:73)
mengetengahkan bahwa Komunikasi Politik didefinisikan sebagai hasil yang
bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi Komunikasi
Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik,
adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem
tersebut dengan lingkungannya.
Almond dan Powell
mendefinisikan Komunikasi Politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan
rekruitmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik
merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang
lain.
Dr. Rusadi Kartaprawira,
SH – Komunikasi politik dilihat dari kegunaannya yaitu untuk menghubungkan
pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra golongan, institusi,
asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah.
Beberapa ilmuan melihat
Komunikasi Politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik.
Komunikasi Politik meletakkan basis untuk menganalisis permasalahan yang muncul
dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa.
Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi,
yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan politik dan sebagai kegiatan
ilmiah.
Komunikasi sebagai
kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh
aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena
dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan
ilmiah, komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem
politik (Rauf, 32 – 33).
Astrid S. Soesanto
dalam buku Komunikasi Sosial di Indonesia mengangkat suatu formulasi pengertian
komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Hal ini tampak dari
kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertiannya. Menurut Astrid
komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh
sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi
ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama
oleh lembaga-lembaga politik”.
Roelofs mengangkat buah
pikirannya tentang komunikasi politik dalam kalimat sederhana yang menyatakan
bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan tentang politik atau kegiatan
politik adalah berbicara.
Gabriel Almond (1960)
menyatakan bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada
dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political
system, political socialization and recruitment, interest articulation,
interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are
performed by means of communication.”
Apa yang dikemukakan
oleh para pakar tersebut di atas cukup untuk memberi pedoman dalam membentuk
suatu pengertian tentang apa itu politik. Format pengertian itu semua muncul
dalam visi (sisi pandang) beragam sesuai disiplin ilmu yang
melatarbelakanginya.
Miriam Budiardjo -
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni
menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya
sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan
“perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi
public policy.
Pola-pola Komunikasi
Politik
1. Pola
komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
2. Pola
komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan
kelompok)
3. Pola
komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
4. Pola
komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak
mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).
Faktor-faktor yang
mempengaruhi pola-pola komunikasi politik
1. Faktor
fisik (alam)
2. Faktor
teknologi
3. Faktor
ekonomis
4. Faktor
sosiokultural (pendidikan, budaya)
5. Faktor
politis
Saluran Komunikasi
Politik
1. Komunikasi
Massa yaitu komunikasi ’satu-kepada-banyak’
Contoh : komunikasi
melalui media massa.
1. Komunikasi
Tatap Muka yaitu dalam rapat umum, konferensi pers, dan Komunikasi Berperantara
yaitu ada perantara antara komunikator dan khalayak, contoh TV.
2. Komunikasi
Interpersonal yaitu komunikasi ’satu-kepada-satu’ contohnya door to door visit,
temui publik atau Komunikasi Berperantara yaitu pasang sambungan langsung
‘hotline’ buat publik.
3. Komunikasi
Organisasi yaitu gabungan komunikasi ’satu-kepada-satu’ dan
’satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka, contohnya diskusi tatap muka
dengan bawahan/staf dan Komunikasi Berperantara contohnya pengedaran
memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya.
Komponen-komponen
Sistem Komunikasi Politik
1. Lembaga-lembaga
politik dalam aspek-aspek komunikasinya
2. Institusi-institusi
media dalam aspek-aspek politiknya
3. Orientasi
khalayak terhadap komunikasi politik
4. Aspek-aspek
budaya politik yang relevan dengan komunikasi. (Gurevitch dan Blumler)
Sumber
(komunikator) dalam komunikasi politik
|
Individual
|
Kolektif
|
|
Pejabat (birokrat)
|
Pemerintah (birokrasi)
|
|
Politisi
|
Partai politik
|
|
Pemimpin opini
|
Organisasi kemasyarakatan
|
|
Jurnalis
|
Media massa
|
|
Aktivis
|
Kelompok penekan
|
|
Lobbyist
|
Kelompok elite
|
|
Pemimpin
|
Badan/perusahaan komunikasi (media massa)
|
|
Komunikator profesional
|
Komunikator Politik
1. Politisi,
komunikator profesional, atau aktivis merupakan komunikator kunci dalam
komunikasi politik
2. Para
politisi mewakili aktor yang berusaha memajukan kelompoknya
Daftar Pustaka :
Brian McNair, An
Introduction to Political Communication, Third Edition (New York: Routledge,
2003).
Dan Nimmo,
Communication Yearbook 4 (New Jersey: ICA, 1980).
Dan Nimmo, Komunikasi
Politik; Komunikator, Pesan dan Media (Bandung: Rosdakarya, 2005).
Lynda Lee Kaid,
Handbook of Political Communication Research (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2004).
Richard M. Perloff,
Political Communication; Politic, Press and Public in America (New Jersey:
Lawrence Erlbaum, 1998).
